PANGDAM XXIV/MANDALA TRIKORA TIDAK LARANG PEMUTARAN FILM “PESTA BABI”, AJAK DIALOG TERBUKA
PAPUA SELATAN – 31 MEI 2026 – Menanggapi polemik yang berkembang di masyarakat terkait pemutaran film dokumenter berjudul “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita”, Panglima Kodam XXIV/Mandala Trikora, Mayjen TNI Frits Wilem Rizard Pelamonia, secara tegas menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah melarang masyarakat untuk menonton maupun menggelar pemutaran film tersebut. Pernyataan ini disampaikan untuk meluruskan berbagai informasi yang simpang siur di ruang publik belakangan ini.
Dalam keterangannya, Pangdam menilai bahwa perbedaan pandangan terhadap isi film sebaiknya diselesaikan melalui jalur yang santun, terbuka, dan berlandaskan fakta, bukan dengan cara pelarangan sepihak atau pembatasan kebebasan memperoleh informasi.
“Kami tidak melarang. Selama disampaikan dengan cara yang tertib dan tidak memecah belah persatuan, masyarakat berhak mengetahui berbagai informasi. Namun, kami juga mengingatkan agar setiap informasi disikapi secara kritis dan objektif,” tegas Mayjen Pelamonia, seperti dikutip dari keterangan resmi yang disampaikan kepada awak media, bersumber dari Kompas.
🤝 AJAKAN MENONTON BERSAMA DAN MENGUJI FAKTA
Lebih lanjut, Pangdam mengajak secara terbuka kepada pihak-pihak yang berencana atau telah menggelar pemutaran film tersebut untuk melibatkan unsur TNI. Ia menilai hal itu penting agar narasi yang disajikan dalam film dapat dibandingkan langsung dengan kondisi nyata di lapangan.
“Kami justru mengundang penyelenggara untuk mengajak kami menonton bersama, kemudian kita diskusikan isinya secara sehat. Di situlah kita bisa saling melengkapi, menguji fakta mana yang sesuai kenyataan, dan mana yang memerlukan penjelasan lebih lanjut,” ujarnya.
Menurutnya, pendekatan seperti ini lebih konstruktif dibandingkan saling menuduh atau memutuskan kebenaran hanya berdasarkan satu sisi pandangan semata.
📍 PERBEDAAN PERSPEKTIF ANTARA WILAYAH DALAM DAN LUAR PAPUA
Mayjen Pelamonia juga menyoroti adanya kesenjangan informasi yang cukup signifikan antara masyarakat yang tinggal di luar Papua dengan mereka yang berada langsung di lokasi, khususnya di wilayah Merauke, Papua Selatan, yang menjadi latar utama dalam film tersebut.
“Sebagian pihak di luar sana mungkin hanya melihat dari sisi dokumen, laporan, atau rekaman yang disajikan. Namun, masyarakat adat dan warga Merauke sehari-hari yang mengalami langsung dampak dari Proyek Strategis Nasional (PSN) Ketahanan Pangan di sana tentu memiliki persepsi yang lebih beragam—ada yang merasakan manfaatnya, ada pula yang menyampaikan tantangan dan kesulitan yang dihadapi,” jelasnya.
Ia mengingatkan bahwa pembangunan berskala besar seperti yang sedang berjalan di Merauke adalah proses panjang yang pasti memiliki sisi positif maupun tantangan yang harus diselesaikan bersama.
🛡️ TNI SIAP JADI MITRA DIALOG DAN PENJELASAN FAKTA
Sebagai aparat kedaulatan yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut, Pangdam menegaskan bahwa jajaran TNI Kodam XXIV/Mandala Trikora mengetahui betul dinamika dan fakta yang berkembang di lapangan. Oleh karena itu, pihaknya siap hadir untuk memberikan penjelasan secara terbuka dan apa adanya.
“TNI tidak menutup diri. Kami siap duduk bersama, mendengar masukan, dan menyampaikan fakta yang kami ketahui agar masyarakat Indonesia mendapatkan gambaran yang utuh, berimbang, dan objektif, bukan hanya terpaku pada satu versi narasi saja,” tandasnya.
Pernyataan ini diharapkan dapat mendinginkan suasana dan mengarahkan perdebatan publik menjadi ruang pertukaran pikiran yang mendidik demi kemajuan bersama wilayah Papua Selatan.
Sumber: Kompas
Tema: #PestaBabi #FilmDokumenter #Merauke #PapuaSelatan #Pangdam #TNI #ProyekStrategisNasional #BeritaNasional #Indonesia #FaktaLapangan #DialogPublik